Kampanye di Papua, Partai Buruh Siap Kerja buat Rakyat
Partai Buruh terus melanjutkan agenda kampanye nasional, bergerak ke Lapangan 16 November di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang dihadiri oleh ribuan massa.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, di Kabupaten Fakfak dan Kota Manokwari, pihaknya menargetkan satu kursi fraksi DPRD Kabupaten, dan siap merebut setidaknya dua kursi di DPRD Provinsi Papua Barat.
"Pada hari ini Partai Buruh melakukan kampanye nasional di Papua Barat yang dikhususkan di Kabupaten Fakfak. Partai Buruh berkeyakinan bahwa di Papua Barat bisa meraih satu kursi DPR RI, lewat Saudari Nursaldi, perempuan muda usia 22 tahun, asli Fakfak, yang akan merubah Fakfak dan Papua Barat menjadi lebih sejahtera," ujar Said, Selasa (6/2).
"Perhitungan Partai Buruh bukan main-main, tapi lewat survei internal. Dan Papua Barat adalah kotanya Partai Buruh dan Fakfak adalah kotanya Partai Buruh. Dari Fakfak kita rebut Indonesia menjadi kemenangan daripada Partai Buruh," ujar Said.
Said kemudian menambahkan, kehadirannya di Fakfak turut didorong rasa prihatin atas kondisi di Fakfak, di mana masyarakat setempat disebut menjadi korban. Dirinya menegaskan, Papua sebagai bagian dari Indonesia merupakan wilayah yang kaya raya, dengan Indonesia dikenal sebagai negara terkaya nomer 7 di dunia.
Di Papua, ada banyak komoditas, seperti pala, cengkeh, hingga kopi. Tapi, ujar Said, ternyata masyarakat Fakfak masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Saya datang ke Fakfak, karena ini tentang keserakahan dan kerakusan dari pemilik modal. Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat adalah negeri yang kaya. Tapi coba lihat masih banyak masyarakat Fakfak yang miskin, dikendalikan oleh mafia-mafia dan orang kaya yang serakah," katanya.
"Mereka bahkan menjadi pejabat di Jakarta untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri. Bagaimana mungkin pala menjadi komoditas yang ditemukan naik-turun, sehingga merugikan para petani dan pemilik kebun pala," lanjut Said.
Untuk itu, Said meminta dukungan masyarakat memenangkan Partai Buruh pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Dirinya menyatakan, pihaknya siap melakukan perubahan yang diperlukan demi mencapai Indonesia yang sejahtera.
"Bilamana Partai Buruh menang, maka kami akan menghilangkan tata niaga di mana pala, cengkeh, dan kopi harganya ditentukan oleh rakyat sendiri. Kita akan bangun Koperasi Pala, di mana koperasi yang menentukan harga pala dan para mafia harus diberantas," tutur Said.
Pada kesempatan yang sama, Said juga mengaku sedih menyadari masih banyak warga yang belum mendapatkan akses BPJS Kesehatan.
Terlebih, BPJS Kesehatan merupakan salah satu produk yang diperjuangkan oleh Serikat Buruh. Said menegaskan, jika Partai Buruh menang, pihaknya akan mengupayakan BPJS Kesehatan gratis.
"Negeri yang kaya tapi miskin, dan mereka yang kaya makin kaya. Karena itu lah Partai Buruh datang ke Fakfak, Provinsi Papua Barat untuk mengubah keadaan. Partai Buruh menang, BPJS Kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, karena BPJS Kesehatan yang memperjuangkan adalah Partai Buruh pada tahun 2010, bukan partai lain, melalui Serikat Buruh," kata Said.
(adv/adv)(责任编辑:热点)
Kalimantan Jadi Salah Satu Perjalanan Impian di Asia Tahun 2025
Masuknya Prabowo dalam 10 Pemimpin Berpengaruh di Dunia Diapresiasi Garuda Asta Cita Nusantara
Kawal Kerja Pansus DPRD DKI, Demokrat: Kami Ingin Produk Legislasi Konkret!
Revitalisasi Pasar Ngadiluwih Ditargetkan Selesai Desember 2025
Cegah HMPV, IDI Imbau Masyarakat Kembali Gunakan Masker
- OPEC+ Diprediksi Bakal Naikkan Produksi Minyak Lagi di Agustus
- Apa Itu Outsourcing? Ditolak Buruh dan Ingin Dihapus Presiden Prabowo
- Hasto Belum Ditahan KPK, Bungkam Usai Diperiksa Selama 3,5 Jam
- Wow! Ternyata KAI Mempunyai 5 Terowongan Kereta Api Terpanjang di Indonesia
- Lebaran Sebentar Lagi, Corona Belum Juga Pergi...
- Soal Pengembalian UN, PBNU: Perlunya Standarisasi Pendidikan
- Viral Penumpang Pesawat Dapat Pesan 'Godaan' dari Pilot di Bandara
- Awasi Pelaksanaan Haji, DPR Bentuk Timwas Lokal di Makkah: Anggotanya WNI di Arab Saudi
-
Pokoknya Mas Anies Harus Tegas, Kelab Malam Jangan Diberi Toleransi
Warta Ekonomi, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai ...[详细]
-
Waspada! Kasus DBD di Jakbar Naik Sejak Januari, Kelembapan Suhu Jadi Penyebab
SuaraJakarta.id - Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi di wilayah Jakarta Barat ter ...[详细]
-
FOTO: Kala Dior Melintasi Waktu ke Masa Lalu di Paris Fashion Week
Jakarta, CNN Indonesia-- Koleksi Fall/Winter Dior yang dipresentasikan di Paris F ...[详细]
-
Minum Susu Saat Buka Puasa, Boleh atau Tidak?
Daftar Isi 1. Pilih susu sesuai kondisi kesehatan ...[详细]
-
FOTO: Menelusuri Sihanoukville, Surga Judi di Kamboja
Jakarta, CNN Indonesia-- Sihanoukville di Kamboja sempat bakal dijadikan kiblat j ...[详细]
-
SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan tindakan lanjut atas aksi pencuri ...[详细]
-
Pemprov DKI Salurkan KJP Tahap I ke 43.205 Penerima Baru, Cek Rekeningmu
SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bank DKI mulai penyaluran Kartu ...[详细]
-
Presidential Threshold Dihapus Jadi Angin Segar? Golkar Menunggu Dampaknya Seperti Apa
JAKARTA, DISWAY.ID--Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus presidential threshold (PT) m ...[详细]
-
Tak Ada Zona Hijau di Kota Depok
Warta Ekonomi, Depok - Penyebaran virus Corona atau Covid-19 telah merata di seluruh kelurahan di Ko ...[详细]
-
Apple Bangun Pabrik AirTag di Batam, Kemenperin: Tidak Masuk dalam Hitungan TKDN
JAKARTA, DISWAY.ID --Menanggapi rencana pembangunan pabrik AirTag di wilayah Batam oleh Apple, Mente ...[详细]
Kenapa Ada Orang yang Berumur Panjang? 5 Faktor Ini Jadi Penyebabnya
Apple Bangun Pabrik AirTag di Batam, Kemenperin: Tidak Masuk dalam Hitungan TKDN
- Cara Efektif Tim Dokter Mayapada Hospital Atasi Stroke Sumbatan
- 19 Remaja Diringkus Gegara Tawuran, 7 Bilah Sajam Disita Polisi
- Specialty Coffee Expo 2025 di Houston Menjadi Tujuan BNI Xpora Bawa Kopi Sumatra
- Bikin Rusuh dalam Demonstrasi Hari Buruh, Belasan Anarko Dikukut Polda Metro Jaya
- Pendulang Liar di Freeport Perlu Diatur Perda
- Isi Aturan Kepmenpan
- KPK Sebut Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah Tak Laporkan Beberapa Aset Kekayaan